Soal Putusan MK Larang Polisi di Jabatan Sipil, Menko Yusril Soroti Pejabat yang Terlanjur Duduki Kursi Kementerian

JAKARTA – Polemik soal larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil kini tengah menjadi perbincangan hangat, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan terbaru dalam perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 pada Kamis, 13 November 2025. Sebelumnya diketahui, putusan MK itu secara resmi menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor…

Read Full News

Respons soal Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Wamenko Polkam Lodewijk: Jangan Jumping Conclusion

JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus meminta masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian terkait insiden ledakan di masjid SMAN 72 Jakarta pada Jumat siang, 7 November 2025. Terlebih ketika kini bergulir isu adanya tindakan terorisme di balik ledakan yang terjadi di waktu salat Jumat itu. Isu…

Read Full News

Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun

Foto;Jangan ragu,jangan pandang bulu, jangan mau dilobi!” Presiden @prabowo berikan perintah tegas kepada Satgas PKH untuk tuntaskan penyimpangan puluhan tahun yang rugikan bangsa. Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah lewat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) akan terus bekerja demi melawan penyimpangan yang telah berlangsung lama dan merugikan Indonesia selama…

Read Full News

Anthony Budiawan Sebut Daya Beli Masyarakat Rendah Bukan Alasan Impor Baju Bekas Tetap Dibenarkan

Foto; Anthony Budiawan buka suara mengenai kebijakan tegas impor baju bekas Menkeu Purbaya. (YouTube/Bambang Widjojanto) JAKARTA – Ekonom Anthony Budiawan turut menyoroti kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai impor ilegal dan peredaran baju bekas. Menkeu Purbaya sempat menegaskan bahwa kini akan ada aturan ketat mengenai impor ilegal baju bekas bagi pihak-pihak yang masih…

Read Full News

Redenominasi Rupiah, Harris Turino Ingatkan Pemerintah untuk Perkuat Kerangka Hukumnya

JAKARTA – Wacana redenominasi rupiah 1.000:1 yang kembali disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Indonesia pada persimpangan kebijakan yang tidak sederhana. Di satu sisi, pemerintah menargetkan kerangka regulasi redenominasi rampung sekitar 2026–2027 dan di sisi lain, implementasinya menuntut kesiapan fiskal, moneter, teknis, dan psikologis masyarakat yang tidak bisa setengah hati. Sebagai Anggota Komisi…

Read Full News
error: Content is protected !!