Saat ini, Indonesia telah memulai tahap persiapan audit dengan mengisi Pre-Audit Questionnaire (PAQ) dan Additional Pre Audit Information (APAI). Kedua dokumen ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai penerapan konvensi-konvensi maritim ,untuk pelaksanaannya diwujudkan dalam peraturan- peraturan nasional, serta bagaimana kita mensupervisi pelaksanaanya dilapangan.
“Meskipun Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk meratifikasi konvensi dan kode IMO, kita tetap harus memastikan penerapan yang konsisten di kapal-kapal berbendera Indonesia, lingkungan perairan Indonesia, serta bagi pelaut Indonesia,” tegas Capt. Antoni.
High Level Meeting ini merupakan langkah nasional strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam mempersiapkan seluruh elemen yang berkolerasi erat dalam IMSAS agar terjalin kolaborasi antar kementerian/lembaga sehingga Indonesia dapat lebih siap untuk menghadapi audit tersebut. Selanjutnya beberapa hal lainnya yang harus kita persiapkan adalah berkonsentrasi dalam pengisian laporan pada module dalam website IMO yaitu Global Integrated Shipping Information (IMO – GISIS), hal tersebut akan menggambarkan kondisi Indonesia dan akan ditinjau oleh Auditor Team Leader (ATL).
Sampai saat ini, masih ada beberapa informasi yang perlu ditambahkan dan perbarui dalam sistem informasi tersebut. Sehingga saat menghadapi IMSAS pada Juni 2025, Capt. Antoni menekankan pentingnya disiplin dalam pengisian dan pembaruan data di IMO GISIS sebagai bagian dari laporan negara anggota. Ia juga mengingatkan agar semua pihak terkait bekerja sama untuk meminimalisir temuan oleh auditor saat IMSAS berlangsung.
“Mari kita sukseskan Audit IMSAS ini demi mengangkat nama Indonesia di dunia maritim. Keberhasilan Indonesia dalam audit IMSAS ini akan memiliki peran besar dalam mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO untuk periode 2026-2027,” ungkap Capt. Antoni.
Pada kesempatan ini Dirjen Perhubungan laut menyampaikan bahwa Indonesia tengah berupaya dan berkampanye untuk menjadi Anggota Dewan IMO pada periode 2026-2027. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang baik antar Kementerian, Lembaga, Instansi, serta Stakeholder terkait untuk memastikan kelancaran persiapan dan pelaksanaan audit.
