JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali membutuhkan tambahan anggaran. Hal tersebut disampaikan Dadan saat rapat kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 12 November 2025. Tambahan anggaran tersebut, kata Dadan untuk menyelesaikan pelaksanaan MBG di…
JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla, saat ini tengah menghadapi perseteruan soal lahan yang ada Makassar. Sengketa lahan tersebut terjadi antara Hadji Kalla dengan Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Politikus yang kerap dipanggil JK itu menyebut bahwa dirinya adalah korban mafia tanah yang kini tengah memperjuangkan 16,4 hektare lahan yang…
Jakarta, 12 November 2025 – Pemerintah bersama pelaku industri dan lembaga keuangan menegaskan komitmen kolektif untuk memperkuat peran investasi dan sektor properti sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut mengemuka dalam Forum Inabanks Investment & Property Outlook: Peluang dan Tantangan Bisnis Tahun 2026, yang digelar di Jakarta, Rabu, (12/11). Forum ini menghadirkan pandangan strategis…
BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi menerima aspirasi dari masyarakat Pesanggaran yang tergabung dalam Aliansi Setia Nawakarsa Indonesia (ASNI), dengan menggelar hearing atau rapat dengar pendapat di ruang rapat khusus DPRD Banyuwangi, Rabu 12 Nopember 2025. Rapat dengar pendapat diterima dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto. Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo…
JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana hadir dalam rapat kerja (Raker) bersama dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senaya, Jakarta Pusat pada Rabu, 12 November 2025. Dalam rapat tersebut, Dadan memaparkan data kasus keracunan pangan yang terjadi di Indonesia. Bos BGN itu menyebutkan ada 441 kasus keracunan pangan yang terjadi…
Sidoarjo,- Pemkab Sidoarjo memberlakukan program pembebasan sanksi administratif pajak daerah, yaitu program penggratisan denda keterlambatan pembayaran pajak daerah. Kebijakan tersebut akan dimulai pada 5 November 2025 hingga 8 April 2026. “Penggratisan denda tunggakan pembayaran PBB-P2 dimulai Tahun pembayaran 2025. Sedangkan untuk pembebasan sanksi administratif BPHTB terutang sampai dengan tahun pajak 2024,” ujar Bupati Sidoarjo, Subandi,…
